会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 Gelombang PHK Meningkat, Politikus PDIP Salahkan Anies: PSBB Sudah Tak Relevan!

Gelombang PHK Meningkat, Politikus PDIP Salahkan Anies: PSBB Sudah Tak Relevan

时间:2025-06-08 16:33:54 来源:quickq ios版下载 作者:休闲 阅读:383次
Warta Ekonomi,quickq官网安卓版 Jakarta -

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, agar melibatkan lembaga legislatif, terkait dengan pembahasan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat.

Hal itu dilakukan agar anggota Dewam dapat menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan alasan perpanjangan PSBB ketat di Jakarta, dan diharapkan bisa memberikan kejelasan kepada warga terkait dengan pencegahan virus yang sudah mewabah tersebut.

Gelombang PHK Meningkat, Politikus PDIP Salahkan Anies: PSBB Sudah Tak Relevan

Gelombang PHK Meningkat, Politikus PDIP Salahkan Anies: PSBB Sudah Tak Relevan

"Gubernur Anies harus melibatkan anggota DPRD dalam pembahasan perpanjangan PSBB di Provinsi DKI Jakarta, supaya kita bisa menjelaskan evaluasi tentang kelanjutan PSBB ketat ini kepada masyarakat yang memilih kita," kata pria yang kerap disapa Kent itu, dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2020).

Gelombang PHK Meningkat, Politikus PDIP Salahkan Anies: PSBB Sudah Tak Relevan

Baca Juga: Anies Baswedan Gagal Penuhi Janjinya Sendiri

Gelombang PHK Meningkat, Politikus PDIP Salahkan Anies: PSBB Sudah Tak Relevan

Menurut Kent, PSBB ketat yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta tidak mampu mengendalikan penyebaran Covid-19, justru yang terjadi malah adanya peningkatan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh sejumlah perusahaan di Jakarta karena sudah tidak mampu untuk membayar gaji lantaran terdampak langsung akibat Covid-19.

"Saya menilai PSBB sudah tidak relevan lagi diterapkan di Jakarta. Warga saat ini butuh kepastian dari gubernur, salah satunya agar kebutuhan ekonominya bisa terpenuhi. Aspek kesehatan dan ekonomi sudah harus berjalan seiring," tutur Kent.

Kent pun menyarankan Pemprov DKI Jakarta agar mengubah pola penanganan wabah tersebut, dengan melakukan PSBB yang lebih ketat dalam ruang lingkup zona merah. Selama ini, Pemprov DKI Jakarta belum melibatkan RT-RW yang menjadi garda terdepan untuk mengawasi protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan permukiman.

"Berdayakan RT dan RW disetiap wilayah, agar mengetatkan warga yang berada di zona merah Covid-19, dan melakukan penyuluhan tentang bahayanya virus tersebut. Jadi fokus saja di zona merah, saya yakin angka Covid-19 akan menurun jika hulu-nya diketatkan, sehingga hilir-nya tidak akan berdampak besar," tuturnya.

Halaman Berikutnya

Halaman:

  • 1
  • 2
  • 3

(责任编辑:综合)

相关内容
  • Menteri Satryo Ingin Perguruan Tinggi Tak Hanya Cetak SDM Unggul, Tetapi Juga Ini
  • VIDEO: Warna
  • Legislator Desak Polisi Usut Judi Online
  • 7 Sayuran yang bisa Turunkan Gula Darah, Ampuh dan Tentunya Alami
  • Harapan Ibu Rumah Tangga soal Menu Makan Bergizi Gratis, Singgung Susu dan Tekstur Makanan
  • VIDEO: Tentang Al
  • Putusan Hakim: Kasus Korupsi Proyek BTS 4G Johnny Plate Rugikan Negara Rp 6,2 T
  • Indonesian Islamic Art Museum, Wisata Religi dengan Augmented Reality
推荐内容
  • Cek DPT Online KPU, Sudah Terdaftar di TPS atau Belum?
  • Warisan Delvaux yang Terus Bergerak, Tempat Kerajinan Bertemu Seni
  • Wapres Imbau Umat Muslim Hati
  • Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Merupakan Kerabat Dekat
  • Mengenal Timothy Ronald, Raja Crypto Indonesia
  • Golkar Pasang Badan untuk Gibran Usai Dicap Pembangkang Oleh PDIP: Pemuda yang Berani!