Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi mengeluarkan peringatan kepada 36 Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Privat) yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran dan pemutakhiran data. Langkah ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola sistem elektronik nasional dalam rangka menciptakan ruang digital yang aman, tertib, dan berdaulat.

“Seluruh penyelenggara PSE Privat, baik domestik maupun asing, wajib mendaftar dan memperbarui data pendaftaran guna menjaga akurasi dan keandalan informasi,” tegas Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar dikutip dari keterangan resmi, Jumat (30/5).

Dari total 36 entitas yang diperingatkan, 23 di antaranya diketahui belum mendaftarkan sistem elektronik mereka meski sudah beroperasi dan menargetkan pasar Indonesia. Sementara 13 lainnya belum memperbarui informasi pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Peringatan ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Privat, yang mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan pendaftaran sebelum digunakan oleh publik. Selain itu, data pendaftaran juga wajib diperbarui secara aktif apabila terdapat perubahan layanan, entitas usaha, atau informasi lainnya.

“Komdigi telah melakukan pendekatan persuasif dan sosialisasi masif terkait regulasi ini demi menjamin kedaulatan digital nasional serta melindungi masyarakat pengguna layanan digital,” ujar Alexander.

Ia menegaskan, sanksi administratif siap diberlakukan bagi PSE Privat yang tidak mematuhi kewajiban tersebut. Sanksi dimaksud termasuk pemutusan akses atau pemblokiran layanan (access blocking).

Komdigi mengimbau seluruh PSE Privat yang masuk kategori wajib daftar untuk segera melakukan pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sementara itu, perusahaan yang telah terdaftar diminta untuk memastikan informasi yang tercantum tetap akurat dan mutakhir.

Langkah ini, menurut Komdigi, menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap ekosistem digital nasional serta menciptakan tata kelola ruang digital yang berdaya saing dan bertanggung jawab.

Daftar Sistem Elektronik dan Perusahaan

• ·Daftar 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi pada 2023, Tak Ada Indonesia
• ·OJK Dukung Merger Adira dan Mandala Finance Demi Penguatan Industri Multifinance
• ·PP SI dan Ormas Islam Kepung Kedubes India, 'Harus Minta Maaf pada Ummat Islam Dunia'
• ·Usai Irjen Ferdy Sambo, Jenderal Listyo Tindak Lagi 2 Perwira Polri, Sikap Tegasnya Tak Terbendung!
• ·FOTO: Surga Pernak
• ·KPK Periksa 9 Saksi Kasus Korupsi Mardani H Maming, Libatkan ASN??
• ·Meski Diganti KRIS, Iuran BPJS Kesehatan Tetap Sama hingga 30 Juni 2025
• ·Menteri PPPA Dorong Pengembangan Program Pendampingan Fatayat NU untuk RBI
• ·5 Jenis Love Language, Apa Bahasa Cintamu?
• ·HSBC dan Allianz Luncurkan Produk Investasi Smartwealth Multi Asset Income Fund
• ·OJK Dukung Merger Adira dan Mandala Finance Demi Penguatan Industri Multifinance
• ·Jelang Peringatan Harlah Pancasila, Pemda Terus Matangkan Persiapan Upacara 1 Juni di Blok Rokan
• ·7 Sayuran Kaya Serat Ini Cocok untuk Penderita Kencing Manis
• ·Kementerian UMKM Fokuskan Dua Program Prioritas untuk Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
• ·Jasa Raharja Akan Santuni Seluruh Korban Kecelakaan Maut Bus Pariwisata di Subang
• ·ASN Asal Ternate Diduga Gunakan Narkoba Ditangkap di Jakarta